oleh

Riset UI : Kesadaran Masyarakat Masih Rendah Soal Pengelolaan Sampah

Sejumlah peneliti multidisiplin dari Universitas Indonesia (UI) merilis temuan risetnya terkait pengelolaan sampah. Temuan riset menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.

Hal ini berdasarkan temuan riset yang dilakukan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Agus Brotosusilo dari Fakultas Hukum UI.

Sebelumnya UI telah melakukan riset kebijakan (policy brief) tentang pengelolaan sampah dan limbah berbasis partisipasi komunitas masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Riset Dilakukan di tahun 2020.

Temuan Riset

Tim riset UI menemukan beberapa temuan penting terkait pengelolaan sampah berbasis partisipasi komunitas masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota peneliti, Zakianis. Dimana peran stakeholder belum optimal dari hulu ke hilir, pengelolaan sampahnya juga hanya mengandalkan TPA bersistem controlled landfill.

“pengelolaan sampah yang sudah berjalan, belum cukup mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, terlebih dengan hanya mengandalkan TPA bersistem controlled landfill yang hanya merupakan tingkat lanjut dari open-dumping (tanpa pemrosesan akhir optimal),” ujar Zakianis, salah satu anggota tim riset UI.

Temuan lainnya juga menarik terkait biaya jasa pengelolaan dan partisipasi masyarakat yang masih menggunakan paradigma lama.

“Selain itu, biaya jasa pengelolaan dan partisipasi masyarakat yang rendah semakin memperburuk pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama”. Tambah Zakianis.

Sementara itu, Agus Brotosusilo, Ketua Tim Riset mengatakan bahwa masalah persampahan adalah salah satu isu lingkungan utama di Indonesia yang butuh penanganan dari hulu ke hilirnya.

“Permasalahan sampah di Indonesia menjadi isu nasional yang cukup kompleks karena perlunya penanganan dari hulu hingga hilir, yang mana pemerintah pusat atau daerah dan masyarakat perlu bersinergi satu sama lain untuk menyelesaikannya”. Kata Agus Brotosusilo kepada redaksi kliksaja.co, Jumat (08/01/2021).

Agus Brotosusilo menambahkan, merujuk data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 1,2 % rumah tangga yang telah melakukan daur ulang sampah dan sekitar 66,8% rumah tangga mengolah sampah dengan cara dibakar.

Praktik pembakaran sampah dinilai oleh Agus Brotosusilo juga menyumbang dampak buruk bagi lingkungan.

“Pembakaran sampah rumah tangga yang masih banyak terjadi memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan masih kuatnya paradigma kumpul-angkut-buang di tengah masyarakat yang meningkatkan ketergantungan atas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sedangkan hanya 18% sampah yang sudah terkelola dengan baik”. Jelas Agus Brotosusilo melalui rilisnya kepada redaksi kliksaja.co.

Tiga Usulan Kebijakan

Merujuk pada temuan riset tersebut, tim Riset UI merekomendasikan beberapa kebijakan penting dalam menangani persoalan sampah dan limbah.

Herdis Herdiansyah, salah satu anggota tim riset mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat tiga usulan kebijakan dari tim riset UI merujuk hasil temuan riset tersebut.

“terdapat tiga usulan kebijakan yang nantinya akan dirumuskan secara ilmiah sesuai hasil penelitian” Ujar Herdis Herdiansyah.

Herdis, mejelaskan ketiga usulan kebijakan tersebut diantaranya adalah (1) perlunya kepastian hukum dengan mengadopsi Jakstrada Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah ke dalam Jakstrada Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar.

(2) perlunya Peraturan Bupati tentang teknis pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah B3 rumah tangga yang menargetkan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

(3) perlunya rencana jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar untuk mendorong perubahan perilaku dan sikap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sebagai syarat dasar dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Perda Jakstrada

“Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Karanganyar adalah menyusun Jakstrada Kabupaten Karanganyar”. Tegas Herdis.

Menurut Herdis Jakstrada penting dilakukan untuk dapat mengidentifikasi potensi pengelolaan sampah di kabupaten Karanganyar itu sendiri.

Tim peneliti UI telah menyusun rekoemndasi, dan telah disusun dalam bentuk naskah kebijakn, naskah kebijakan telah diserahkan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

“Naskah kebijakan ini pun telah diserahkan ke DLH Kabupaten Karanganyar dan diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah”. Tambah Herdis yang juga Dosen UI.

Di dalam naskah kebijakan tersebut tim peneliti UI menyarankan adanya pembuatan rencana jangka panjang pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (perda Jakstrada) yang berbasis pada dimensi kelembagaan, dengan menetapkan kriteria kompetensi SDM yang melakukan tata kelola sampah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW dan RT sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Menurut Herdis, hal ini diperlukan untuk mengoptimasi peran perangkat desa dalam pengelolaan sampah berbasis wilayah.

Tim riset UI juga mengusulkan dari sektor keuangan, dimana pemerintah daerah dinilai perlu mengatur ulang anggaran yang digunakan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari alternatif pendanaan pengelolaan sampah misalnya melalui retribusi, iuran pengumpulan dan pengangkutan sampah, dana desa, dan swadaya masyarakat atau pengelolaan keuangan secara mandiri dalam pengelolaan sampah berbasis wilayah.

Sementara dari aspek tekhnologi, menurut para tim peneliti UI penambahan alat angkut sampah seperti truk, gerobak sampah, dan mesin pencacah sangat diperlukan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lebih dari itu, inovasi teknologi pengolahan juga perlu didorong sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai tambah, seperti pemanfaatan maggot dan hewan ternak.

Selain itu, perlu adanya gudang penyimpanan untuk sampah non-organik dengan nilai ekonomi tinggi yang dapat menekan biaya pengiriman sampah tersebut ke pelaku daur ulang sebelum kapasitas angkut terpenuhi.

Sementara dari segi lingkungan, dinas kesehatan dinilai perlu dilibatkan untuk memantau perkembangbiakan vektor seperti tikus, lalat dan kecoa di TPA, TPS, TPS3R dan bank sampah sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa tempat pengelolaan sampah dikelola dengan bersih dan baik serta tidak menjadi tempat perindukan vektor yang menyebabkan penyakit.

Partisipasi Publik

Kemudian terkait partisipasi masyarakat, optimasi perangkat desa dan peran serta masyarakat perlu digerakkan secara masif.

Banyak desa di Kabupaten Karanganyar telah melibatkan lembaga desa seperti Bumdes untuk mengelola sampah, yang sayangnya belum sepenuhnya optimal.

Herdis menambahkan, partisipasi masyarakat yang menyeluruh perlu dikuatkan, seperti yang telah dilakukan di tiga desa Kabupaten Karanganyar yang telah menerapkan pola pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse dan recycle).

“Dengan adanya tiga percontohan itu, maka bukan tidak mungkin, dengan kampanye dan edukasi ke masyarakat serta pelibatan sektor swasta secara masif, penerapan 3R di 174 desa lainnya dapat diterapkan dan sekaligus merealisasikan upaya untuk mengurangi volume sampah terkirim ke TPA dengan memanfaatkan kembali sampah hingga menjadi nilai tambah bagi ekonomi masyarakat desa”. Terang Herdis.

Herdis juga menyinggung potensi desa, “potensi masyarakat desa yang dengan budaya bergotong royong dapat menjadi modal sosial bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan mengampanyekan perilaku peduli lingkungan yang bersih dan sehat”. Tambah Herdis.

Terakhir, Herdis mengharapkan agar dilakukanna upaya sosialisasi yang memanfaatkan semua platform. Yaitu dalam bentuk kampanye yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

“Sosialisasi melalui media cetak, elektronik, sosial media, sangat penting agar dapat menjangkau semua kalangan, terutama generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa”. Tutup Herdis Herdiansyah.

Gambar : Screenshoot Kegiatan Rapat Virtual Tim Riset UI

Riset kebijakan ini dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri atas Agus Brotosusilo (FH) Donna Asteria (FISIP), Dwini Handayani (FEB), Zakianis (FKM), Adis Imam Munandar (SKSG) dengan Herdis Herdiansyah (SIL) sebagai koordinator dan Ari Naldi sebagai tenaga pendukung yang juga merupakan mahasiswa pascasarjana di Universitas Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam riset adalah dalam bentuk analisis kebijakan, survei lapangan, dan wawancara mendalam.

Dimana data yang didapatkan divalidasi melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

FGD dilakukan dengan mengundang Haruki Agustina (Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Dahono (Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar).

Riset kebijakan sendiri didanai dari bantuan pendanaan dari Direktorat Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia.

News Feed