oleh

Pimnas PPI: Pajak Sembako & Sekolah Adalah Kebijakan yang Tidak Bijak

Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyatakan bahwa rencana Pemerintah untuk mengeluarkan jenis barang sembako dan sekolah dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dinilai tidak bijak. Meskipun pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan, namun upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari.

Pernyataan ini disampaikan melalui pernyataan media Presidium PPI, Ian Zulfikar dan Sekjen PPI, Gede Pasek Suardika pada Jumat (11/06/2021) di Jakarta. Sebelumnya diketahui bahwa sebagaimana beredar di media bahwa pemerintah telah mengajukan untuk mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya dua barang dan 11 jenis jasa pelayanan tersebut akan dikenakan PPN.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di media. Pada Pasal 4A, dua jenis barang yang dikeluarkan dari daftar bebas PPN yakni, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara serta barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, sebelumnya tidak dikenakan PPN dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Disampaikan Ian Zulfikar, bahwa pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan adalah perihal yang dapat dipahami oleh publik. “Karena itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak patut untuk didukung. Apalagi faktanya memang rasio pajak kita masih rendah,” katanya.

Namun demikian, upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari. Karena filosofi dasarnya adalah “pajak untuk rakyat”. Bukan “rakyat untuk pajak”.

“Jadi, rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Bukan saja akan menambah beban hidup rakyat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas Pemerintah di mata rakyat. Sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal,” tegas Ian.

Ditegaskan bahwa rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orangtua siswa. Artinya, jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat. Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu.

Karena itu, melalui pernyataan media ini, Pimnas PPI mendesak pemerintah dan DPR agar membatalkan rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut. Keselamatan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. “Setidak-tidaknya tidak diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini,” demikian ditegaskan Ian Zulfikar sebagai pandangan dan sikap Pimnas PPI dalam rangka memberi pertimbangan pada kehidupan rakyat Indonesia yang lebih baik. (*)

News Feed