oleh

Runtuhnya Tesis Huntington dan Menguatnya Demokrasi Di Negara Islam

Pasca Arab Spring, negara-negara Arab Timur Tengah berjuang membangun negara yang demokratis. Dari sekian banyak negara-negara Arab seperti Yaman, Lybia, Mesir dan sebagainya hanya satu negara yang dinilai oleh publik internasional berhasil mengembangkan negaranya menjadi negara yang demokratis yang sekaligus meruntuhkan tesis Samuel P Hantington.  

Ya, Negara Tunisia, tepatnya Republik Tunisia. Saat ini dianggap oleh internasional sebagai satu-satunya negara pasca Arab Spring yang mampu mempertahankan proses demokrasi.

Hal ini terbukti, hingga saat ini Januari 2021. Presiden Tunisia sekarang, Kais Saied bisa mengklaim bahwa hanya Tunisialah negara yang berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, berintegritas, bebas, adil dan luber.

Padahal, sepuluh tahun lalu rakyat Tunisia, tua-muda turun ke jalan. Menentang pemimpinnya Ben Ali. Mereka mengkritik rezim, kebijakannya, praktek korupsi kolusi. Menuntut lapangan kerja, menuntut kemerdekaan berpendapat. Sampai sang rejim tumbang, tahun 2011.

Inilah good news, datang dari negeri di al Magribi, Afrika Utara. Negeri yang sering dikategorikan negara Arab. Tunisia. Tentang proses demokrasi. Yang dianggap sukses. Dibandingkan negara-negara Arab lainnya.

Runtuhnya Tesis Huntington

Suksesnya demokrasi di negeri Tunisia, mau tidak mau membantah tesis Samuel P Huntington. Dimana Huntington mengatakan ‘demokrasi hanya akan tumbuh, di negara yang menerapkan kultur dan nilai Barat’.

Tunisia, seperti juga Indonesia, menunjukkan bantahan atas thesis itu. Tunisia adalah negara yang sering dikategorikan negara Arab. Tunisia bukanlah tipe negara yang menerapkan kultur dan nilai-nilai Barat.

Kita bisa lihat sejarah panjang Tunisia. Pada Abad kesatu hijriyah Tunisa sudah dikuasai orang Arab. Kemudian kekuasaan dilanjutkan selama tiga abad di bawah Kholifah Utsmani, atau sebagian menyebutnya Ottoman Empire.

Tunisia kemudian ditaklukan Perancis pada tahun 1881. Sampai kemudian pada tahun 1957 Tunisia memperoleh kemerdekaannya. Burquibah, menjadi tokoh yang menjadikannya Tunisia sebagai negara republik.

Budaya dan identitas Tunisia dipengaruhi oleh interseksi antara budaya dan etnis yang berbeda-beda.

Dalam bentangan sejarahnya yang panjang selama berabad-abad dan terus bergulir dari waktu ke waktu. Tunisia pernah dipimpin oleh rezim Zine El Abidine Ben Ali. Ben ALi berkuasa kurang lebih selama dua puluh empat tahun.

Kemudian di era abad millenium, tepatnya tahun 2011 lahirlah revolusi Tunisia. Ditandai dengan tumbangnya Ben Ali, revolusi sendiri dipicu oleh revolusi Arab Spring. Negara Tunisia pun mengalami perubahan rezim, bersamaan dengan negara Mesir, Libiya dan Yaman.

Faktor Keberhasilan Tunisia

Apa yang membuat Tunisia dianggap berhasil dalam mempertahankan proses demokrasi dalam satu dekade ini?.

Ada pengamat yang berpendapat karena negeri ini kecil. Penduduknya berpendidikan baik (well educated). Dan mempunyai budaya toleransi tinggi. Faktor-faktor itu dianggap sebagai syarat demokrasi berhasil.

Bagi Tunisia bukan hanya itu. Memang negaranya paling kecil. Diantara negara-negara di Afrika Utara. Dengan penduduk kurang dari dua belas juta jiwa. Lebih sedikit dari penduduk DKI Jakarta. Tidak lebih besar dari penduduk provinsi Banten. Silahkan cek sendiri, statistik penduduk per-provinsi di Indonesia.

Sharan Grewal, menyebut tiga alasan mengapa secara politik Tunisia berhasil. Mempertahankan dan mengawal proses demokrasi.

Alasan pertama adalah kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi. Alasan kedua adalah sektor keamanan (militer) yang lemah, atau dilemahkan. Dan ketiga alasan kuatnya civil society di Tunisia.

Tanpa kompromi politik diawal revolusi, Tunisia tidak akan berhasil. Tahun 2013 hampir saja kolap. Karena rongrongan sana sini. Pembunuhan berbau politik. Polarisasi politik di akar rumput. Serta protes hasil pemilu dari partai-partai oposisi.

Tantangan itu bisa dilewati. Karena peran dua tokoh politik kunci, yang mau berkompromi. Mohamed Beji Caid Essebsi dan Rached Ghannouchi.

Essebsi, menjadi presiden pertama Tunisia. Pasca revolusi Tunisia. Ia terpilih secara demokratis dari hasil Pemilu 2014. Menjabat dari tahun 2015-2019. Sampai wafatnya di usia 92 tahun. Politikus handal. Pendiri partai Nidaa Tounes. Pernah menjabat Menlu juga Perdana Menteri.

Ghannouchi adalah politisi. Sekaligus pemikir. Pendiri partai Ennahdha. Ketika Tunisia dalam transisi. Protes dimana-mana. Untuk menurunkan Ben Ali. Ghannouchi pulang ke Tunisia. Dari pengasingan di London. Catat, dua puluh dua tahun dalam pengasingan. Disambut ribuan orang, ketika kembali ke Tunis. Ghannouchi terpilih menjadi Ketua DPR, November 2019.

Dua tokoh itu. Berhasil melakukan kompromi politik. Yang menyelamatkan Tunisia. Keduanya mendapatkan apresiasi. Karena sama-sama menurunkan ego. Sehingga bisa berkompromi. Membangun grand coalition. Membentuk pemerintahan. Meskipun keduanya berbeda haluan politik. Dan ideologi.

Partainya Essebsi adalah partai sekuler. Sementara partainya Ghannouchi adalah partai Islam. Demi kebaikan bersama. Selain kepentingan politik tentunya.

Alasan kedua seperti disebutkan di atas. Adalah soal keamanan. Terutama soal posisi militer. Yang membuat demokrasi Tunisia terus mekar. Memarginalkan militer adalah blessing in disguise. Adalah Burquibah dan Ben Ali yang sebenarnya telah membuat terjadinya fragmentasi sector keamanan. Memarginalkan militer dan memberikan privilege bagi polisi dan pengawal presiden.

Karena termarginalkan, maka ketika Ben Ali didesak mundur. Tidak ada perlawanan dari militer. Perlu tulisan panjang tentang peran militer di Tunisia ini. Saya tak sempat membahasnya sekarang.

Faktor terakhir adalah kuatnya civil society di Tunisia. Hal ini diakui oleh komite Nobel di Norwegia. Tahun 2015, hadiah Nobel Perdamaian jatuh ke Tunisia. Kepada organisasi-organisasi sipil Tunisia. Empat organisasi sekaligus. Dikenal dengan sebutan The National Dialogue Quartet.

Keempat organisasi itu adalah: the Tunisian General Labour Union (UGTT), the Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), the Tunisian Human Rights League (LTDH), dan the Tunisian Order of Lawyers. Empat organisasi inilah yang ikut berpartisipasi dan menjadi mediator dialog kebangsaan tahun 2013 yang membuat demokrasi Tunisia bisa bertahan.

Tantangan

Meskipun bisa bertahan. Masih banyak tantangan bagi demokrasi Tunisia. Catatan kemajuan ekonomi yang masih tersendat dan kekecewaan akan sistem yang ada. Dari sebagaian masyarakat.

Masih harus diselesaikan. Baru sampai pada tahapan proses menuju demokrasi berjalan on the track. Menuju tahap berikutnya, konsolidasi demokrasi.

Dengan potret demokrasi Tunisia, compatibilities Islam dan demokrasi. Semakin dikuatkan bukti nyata. Semoga.*

Oleh : Prof. Ahmad Ali Nurdin – (Dekan Fisip UIN SGD Bandung)

News Feed